KOPERASI SYARIAH & EKONOMI SYARIAH

Koperasi Syariah, Pengertian , Prinsip, Landasan, dan Usaha

Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.
Berikut ini adalah beberapa deskripsi dari Koperasi Syariah yaitu :


Tujuan Koperasi Syariah, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat dan ikut serta dalam membangun perekonomian Indonesia berdasarkan  prinsip-prinsip islam.
Landasan koperasi syariah :   

1. Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu al-quran dan assunnah dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan (takaful)
2. Koperasi syariah berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945
3. Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan

Fungsi dan Peran Koperasi Indonesia:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
• Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam;
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
• Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;

Prinsip Koperasi syariah:

• Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
• Manusia diberi kebebasan bermu’amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
• Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
• Menjunjung tinggi keadian serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
  

 Usaha-usaha Koperasi Syariah

1. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi atau pun ketidakjelasan (ghoro).
2. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi.
3. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 ANALISIS:
 Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

EKONOMI SYARIAH

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (Welfare State). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang teraplikasi dalam etika dan moral.

CIRI-CIRI EKONOMI SYARIAH:
Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (unity)
2. Keseimbangan (equilibrium)
3. Kebebasan (free will)
4. Tanggungjawab (responsibility)

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

ANALISIS:
Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrem, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha

sumber: http://just-for-duty.blogspot.com/2012/01/koperasi-syariah-pengertian-prinsip.html
             http://muhshodiq.wordpress.com/2009/08/12/koperasi-syariah-apa-bagaimana/)
             http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah

Unit Simpan Pinjam (USP)

COOPERATIVE FINANCE – JASA KEUANGAN KOPERASIKU.COM

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM

LANDASAN HUKUM  :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi  serta peraturan Pelaksanaannya.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi KOPERASIKU.COM (COOP-ONLINE).

VISI USAHA KOPERASIKU.COM (COOP ONLINE) – http://WWW.KOPERASIKU.COM 

Menjadi  Koperasi Primer Nasional berbasis Teknologi Informasi  untuk Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional  melalui Ekonomi Rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Moto Pencitraan :

“REVOLUSI KOPERASI BERBASIS INFORMASI TEKNOLOGI  MEMBERDAYA ORGANISASI & USAHA PERKOPERASIAN  UNTUK MEMBANGUN EKONOMI RAKYAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA” 

Moto Pengelolaan : Kebersamaan, Reputasi, Integritas, Inovasi, Teknologi serta Mutu Pelayanan 

PENGELOLAAN JASA KEUANGAN (USP) KOPERASIKU.COM

Domisili & alamat:

Jalan  Gorda No. 14 A, RT.010/RW.006 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung – Kota Administrasi  Jakarta Timur;  
Telp. 021.87784090; fax 021.8005785; 021.46480313, CP - HP 081382340105

Unit Biz Strategy Centre ; Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 133, Jakarta Selatan

Web site : www.koperasiku.com; E-mail : info@koperasiku.com

 Manajemen :

1. Kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota Koperasi, calon anggota Koperasi, Koperasi lain dan atau anggotanya;
2. Dalam hal kegiatan Unit Usaha Simpan Pinjam akan melayani Koperasi lain atau anggotannya, harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama tertulis antara Unit Simpan Pinjam Koperasi yang diwakili Pengurus Koperasi dengan Koperasi lain tersebut;
3. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam/Jasa Keuangan Koperasiku.Com,dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
4. Pengelolaan Unit Usaha Simpan Pinjam dilakukan secara professional
5. Koperasi wajib menyampaikan laporan keuangan Usaha Simpan Pinjam secara berkala setiap triwulan dan laporan tahunan;
6. Pada saat volume usaha Simpan Pinjam Koperasi sudah mencapai satu milyar rupiah atau lebih wajib diaudit oleh Akuntan Publik;
7. Koperasi bersedia dinilai kesehatannya oleh pejabat yang berwenang.
8. Bagan Organisasi USP (Coop-Finance)
9. USP/Jasa Keuangan Koperasiku.Com, pengelolaannya secara structural dibawah pengelolaan dan tanggung jawab Ketua II/Bidang Bisnis Koperasiku.Com, dan sebagai Unit Strategi Bisnis maka pelaksanaan pengelolaan bisnis secara professional dipimpin dan dijabat oleh seorang Direktur Eksekutif (Operasi) dibantu oleh Tim Manajer Pelaksana (operation manager).
10. Bentuk struktur organisasi Unit Strategis Bisnis Jasa Keuangan Koperasiku.Com, saat ini yaitu :

SIMPANAN POKOK DAN SIMPANAN WAJIB  ANGGOTA
Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perorangan untuk menjadi Anggota Kopersi Koperasiku.Com, dan sebagai Anggota sekaligus adalah sebagai pemilik Koperasiku.Com dan berhak (berkewajiban)  untuk memanfaatkan dan atau menerima manfaat yang diselenggarkan atau  difasilitasikan oleh Koperasiku.Com. Lebih lanjut mengenai Keanggotaan (hak dan kewajiban) Koperasi “KOPERASIKU.COM” dapat  dilihat pada konten mengenai KEANGGOTAAN –www.Koperasiku.Com

Simpanan Pokok

1. Simpanan Pokok adalah Simpanan Anggota yang disetor pada saat seseorang secara resmi dinyatakan sebagai Anggota Koperasi Koperasiku.Com, besarnya Simpanan Pokok adalah sebesarRp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Uang Simpanan Pokok dibayar sekaligus dan atau anggota dapat mengangsurnya (dicicil-cicil) sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) bulan angsuran disertai dengan pernyataan kesanggupan mencicil secara tertulis.
3. Koperasi tidak memberikan jasa bunga terhadap Simpanan Pokok yang telah disetor kepada Koperasi.

 

Simpanan Wajib

1. Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus disetor oleh anggota setiap bulan.
2. Besarnya Simpanan Wajib ditetapkan  sekurang-kurangnya sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
3. Anggota yang tidak menyetor Simpanan Wajib melebihi 3 (tiga) bulan dalam satu tahun dinyatakan sebagai anggota non-aktif dalam tahun yang  bersangkutan.

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat ditarik kembali selama anggota belum berhenti menjadi anggota.

TABUNGAN DANA, SIMPANAN BERJANGKA, KERAHASIAAN DAN PENARIKAN SIMPANAN

Sistem pengelolaan Tabungan Dana Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, diselenggakarandalam dua sistem yang pengelolaan (di-manage) secara tersendiri/terpisah, yaitu :

• I.  Sistem Koperasi (regular)
• II. Sistem Syariah                                            

Tabungan Dana Koperasi          
Tabungan Dana adalah simpanan anggota dan atau bukan anggota (dalam pengertian : calon anggota atau lembaga Koperasi) yang penyetorannya dilakukan dengan jumlah setoran awal minimum sebesar      Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Terhadap Tabungan Dana dapat diberikan jasa bunga tabungan yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus dan dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota dengan batasan tidak melebihi rata-rata tingkat suku bunga tabungan bank Pemerintah yang berlaku.
Khusus untuk Sistem Syariah, diatur secara khusus sesuai dengan kaidah-kaidah islami.
Tabungan Dana adalah kewajiban atau hutang koperasi yang dijamin atas kekayaan  yang dimiliki oleh koperasi.
Adapun ketentuan lainnya mengenai tabungan dana dan atau bentuk serta jenis tabungan selanjutnya diatur secara khusus dengan peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Pengurus, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan/ perundang-undangan yang berlaku.
Tabungan Dana sewaktu-waktu pada hari kerja dapat ditarik dalam jumlah sebahagian atau seluruh dana yang tercatat sebagai saldo rekening tabungan, kebijakan ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus secara khusus dalam peraturan pelaksanaan tersendiri.

Simpanan  Berjangka Koperasi

Simpanan Berjangka adalah simpanan dana di koperasi dengan jangka waktu simpanan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan Koperasi.
Jumlah Simpanan Berjangka sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo, dapat ditarik kembali oleh anggota  penyimpan setiap saat dikehendaki dengan ketentuan rencana penarikannya diberitahukan kepada pengurus selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal penarikannya dan/ atau sesuai perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Kerahasiaan

Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan masalah dan untuk menjaga kepercayaan pada usaha perkoperasian maka pengelolaan usaha simpan pinjam wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tabungan dan simpanan berjangka masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan anggota secara individuil, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan dan perpajakan.

FASILITAS PINJAMAN

Berdasarkan ketentuan yang baku, “pinjaman” adalah penyediaan uang (dana) atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajiban atau hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang telah disepakti bersama.
Jenis Pinjaman :
      Pinjaman Modal Kerja, diperuntukan pada kegiatan produktif.
      Pinjaman Investasi, diperuntukan pada pemenuhan kebutuhan anggota untuk perumahan dan atau dalam kegiatan investasi lainnya.
      Pinjaman Konsumtif (Multi Guna), diperuntukan untuk keperluan pendidikan, dan atau pemenuhan  kebutuhan rumah tangga anggota.
      Transaksi ekonomis, dengan menggunakan sistem Mudharabah.
Ketentuan Pinjaman. :  
      Persyaratan calon peminjam;
      Pagu pinjaman;
      Imbalan (bunga atau bagi hasil)
      Biaya administrasi, meterai, denda;
      Jangka waktu pinjaman.
      Sistim pengembalian pinjaman (tabularis periode pengembalian pokok pinjaman dan imbalan);
      Agunan (kolateral).
Prosedure Pinjaman

1. Pengajuan aplikasi permohonan pinjaman dari Anggota.
2. Tahap analisa dan keputusan persetujuan, dengan memperhatikan :
   A.       Character;
   B.       Capacity;
   C.        Capital;
   D.       Collateral;
   E.        Condition
3. Tahap realisasi pinjaman dan Akad perjanjian maupun Akad Mudharabah.
4. Tahap pengembalian pinjaman.

sumber: http://www.koperasiku.com/produk/unit-simpan-pinjam-usp

EKONOMI KOPERASI

• Pengertian Ekonomi Koperasi

Ekonomi Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

• Sejarah Ekonomi Koperasi

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai danCentrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerntah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena:
1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.
Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya (Bandung sebagai ibukota provinsi sedang diduduki oleh tentara Belanda).

• Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. ^]Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah

• Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
• Pengelolaan yang demokratis,
• Partisipasi anggota dalam ekonomi,
• Kebebasan dan otonomi,
• Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Di Indonesia sendiri telah dibuat UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 adalah:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
• Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
• Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
• Kemandirian
• Pendidikan perkoperasian
• Kerjasama antar koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan UU No. 17 Th. 2012, yaitu:

• Modal terdiri dari simpanan pokok dan surat modal koperasi(SMK)

• Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi merupakan badan usaha. Koperasi tetap mematuhi kaidah-kaidah perusahaan dan juga prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi juga sebagai bagian dari badan usaha yaitu kombinasi manusia, asset-aset fisik maupun non fisik.

Ciri utama yang membedakan koperasi dan badan usaha non koperasi adalah letak posisi anggotanya. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, dikatakan bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi tersebut.

Definisi tujuan perusahaan  menurut Prof Wiliam F. Glueck ( 1984 ) merupakan hasil akhir yang divari organisasi melalui eksistensi dan juga operasinya.

Alasan Glueck mengapa organisasi harus mrmpunyai tujuan , yaitu :

• Tujuan dapat membantu mendefinisikan oraganisasi dalam ruang lingkupnya ( lingkungannya ).
• Tujuan dapat membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan.
• Tujuan juga menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi yang didapat oleh organisasi.
• Tujuan merupakan sasaran yang nyata daripada misi.

Dalam menentukan tujuan perusahaan, perlu memperhatikan berbagai factor, yaitu pihak yang terlibat maupun tidak terlibat dalam perusahaan, mempertimbangkan kepemilikan modal, pekerja, konsumen, dan juga lingkungan masyarakat dan pemerintah.

Tujuan biasanya diumumkan menjadi 3 jenis, yakni :

• Memaksimalkan keuntungan ( maximize profit )
• Memaksimalkan nilai perusahaan ( maximize the value of the firm )
• Meminimalkan biaya

• Kegiatan Usaha Koperasi

Faktor kunci sukses kegiatan usaha koperasi yakni :

• Status dan motif anggota koperasi
• Bidang usaha bisnis yang dijalani
• Modal koperasi
• Manajemen koperasi
• Organisasi koperasi
• Sistem Pembagian SHU

Berikut adalah Status dan Motif Anggota :

• Anggota sebagai pemilik dan pengguna
• Pemilik : yang menanamkan modal investasi
• Konsumen : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi
• Kriteria minimal adalah anggota koperasi

Tidak berada dibawah garis kemiskinan dan memiliki potensi ekonomi.

Memiliki pendapatan yang pasti.

Permodalan Koperasi :

• UU 25/992 Pasal 41 : Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
• Modal sendiri : simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah.
• Modal Pinjaman : bersumber dari anggota, koperasi atau perusahaan lainya, bank atau lembaga lainnya, pnerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi

              http://taniosutrisno.wordpress.com/2013/10/11/ekonomi-koperasi/

              http://www.slideshare.net/nani_nurhayati/universitas-gunadarma-ekonomi-koperasi-14667098

Seminar "Integrated Reporting: Contribution Towards a More Financial Stable Global Economy and Connection to Local Community"

Seminar ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bakrie (HMA-UB) pada tanggal 6 Maret 2014. Pada seminar ini membahas tentang Integrated Reporting dimana sebaga Accounting kita dituntut tidak hanya untuk mengerjakan laporan keuangan saja. Narasumber didatangkan langsung oleh Ketua IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia).

Seminar Pajak "Untuk Apa Kami Bayar Pajak"

Seminar ini diadakan oleh anggota BEM FE Universitas Gunadarma pada tanggal 31 Oktober 2013 di Kampus Gunadarma, Depok. Pada Seminar ini membahas tentang Pajak, dimana kita sebagai Mahasiswa harus mengetahui apa Pajak itu sendiri, Jenis-jenis dari pajak itu sendiri serta Alur dana pajak itu sendiri. Narasumber dalam seminar didatangkan langsung dari perwakilan Perpajakan.

Extra Pedass

Oke kali ini aku mau kasih tau tempat favorit aku buat kongkow bareng temen SMA. Dan tempat ini famous banget dikalangan SMA aku. Yup nama tempat itu adalah 'Nasi Goreng Extra Pedas'. Kenapa disebut Extra Pedas? karna tempat ini menyajikan makanan yang super duper pedasss. Mungkin beberapa dari kalian sering nih kongkow disini hehe. Tempat ini lokasinya di cibubur di samping Gor Popki Cibubur. Anak Cibubur pasti tau banget nih sama tempat ini. Tempat jualannya yaa di warung tenda pinggir jalan gitu pokoknya. Eitss biar warung tenda yang makan behhh bejibun a.k.a. penuh banget sama orang-orang yang mau makan disini. Sampe-sampe harus nunggu bangku kosong dulu. Yang punya tempat ini pasuntri yang baik abizz (pake z) udah gitu ramah pula, ga salah lah yaa kalau tempat ini rame karna makanannya yang enak udah gitu yang punya juga ramah.

ini gerobak abangnya hahaha

ini warung tendanya

Di sini menyajikan beberapa menu. Ada nasi goreng kambing, ayam, ati ampela (ini tergantung selera kalian mau pilih yang mana), ada kwetiau goreng atau kuah sama mie goreng atau kuah (yang jelas beserta topingnya. Nah di sini juga boleh request men mau pedes aja, pedes banget, atau extra pedas. So buat ngana yang ga bisa makan makanan terlalu pedes tapi penasaran sama rasa dari makanan ini bisa di request tuh kadar pedesnya. Terus kalau buat minumnya sih yaa standar lah ada es teh manis, es jeruk sama air mineral botol. Buat range harga wiss so pasti pas dikantong lah, ga pake mahal bro. Udeh murah bikin kenyang pula haha.

ini dia penampakan Nasi Goreng Extra Pedasnya

Yang mau mampir ke sini boleh dateng dari sore. Buka dari jam sekitar jam 4 - tuh nasi beserta temen temennya abis a.k.a laku haha. So kalau mau ke sini jangan kemaleman cuy takut kehabisan hahahha.

Sekian info culinary dari anak cantik. see u bye :*

Kebijakan SBY dalam Bidang Kesehatan

Di penghujung tahun, tepat pada 31 Desember 2013 di Istana Bogor, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS kesehatan merupakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka, per 1 Januari 2014 JKN mulai secara bertahap melayani kesehatan bagi 121 jutaan penduduk.

Presiden SBY pernah mengatakan, konsep dasar dan tujuan diberlakukannya sistem dan kebijakan tentang BPJS Kesehatan tak lain untuk meningkatkan kesejah-teraan rakyat Indonesia. Se-lain instrumen peraturan, pemerintah bersama DPR juga telah menyepakati alokasi anggaran untuk BPJS Kesehatan tahap pertama yakni Rp 19,93 triliun. Dana tersebut akan disalurkan dan diprioritaskan kepada 86,4 juta masyarakat Indonesia yang sangat miskin, miskin, dan rentan.

Pada tataran historis dan legalistik, implementasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan perintah UUD NRI Tahun 1945. UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia. Reformasi program jaminan sosial yang berlaku saat ini penting karena peraturan pelaksanaan yang berlaku masih bersifat parsial dan tumpang tindih, manfaat program belum optimal dan jangkauan program terbatas, serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat.

Khusus BPJS Kesehatan, pemerintah telah menyiapkan 12 Peraturan Pemerintah (PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung terlaksananya tahap awal Badan Penye-lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Aturan itu dikeluarkan sebagai instrument pendukung implementasi UU 40/2004 tentang SJSN dan UU 24/2011 tentang BPJS.

Butir penting BPJS kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan bagi 64, 4 juta penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin dimaksud akan memperoleh layanan kesehatan gratis katagori kelas III pada rumah sakit dan puskesmas. Pertanyaan, bagaimana penduduk miskin lain yang belum masuk BPJS kesehatan? Perlu diketahui data 64, 4 juta penduduk miskin berasal dari Kementerian Sosial. Data Kemensos adalah data yang diinput/bersumber, sudah divalidasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), lembaga yang berada dalam tanggung jawab Wakil Presiden. Data ini nama dan alamat (by na-me, by address) jelas.

Keraguan jelas masih ada. Jika menengok penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) tahun 2013 yang juga mengalami berbagai protes keras warga akibat hasil pendataan yang dinilai warga lokal tidak adil. Pengalaman ketika proses pembagian Balsem 2013 lalu, bahkan PNS, pensiunan PNS/TNI/Polri yang tidak miskin, pengusaha kecil, ataupun penduduk yang memiliki mobil justru sah/didata dan berhak menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), sehingga otomatis mereka menerima balsem. Ironisnya, tunanetra miskin, gelandangan dan pengemis yang terlunta-lunta di perkotaan justru tidak memperoleh KPS, sehingga tidak mungkin sama sekali sebagai penerima ‘balsem’.

Penduduk miskin bukan penerima ‘Balsem’ 2013 sebagai contoh, adalah penduduk miskin dipastikan pula tidak masuk dalam BPJS Kesehatan 2013. Mengapa, karena secara by name, by address, mereka belum terakses data base Kementerian Sosial yang bersumber dari TNP2K dan PPLS 2011. Bukan tidak mungkin mereka katagori penduduk inilah yang kondisi kesehatan teramat rentan. Maka, kalangan ini membutuhkan intervensi layanan kesehatan melalui instrumen Puskesmas serta rumah sakit. Ideal sekali penduduk miskin katagori tersebut secepatnya masuk BPJS Kesehatan dan memperoleh layanan gratis.

Peluang pemerintah untuk memberikan layanan terbuka lebar dengan memberikan kesempatan untuk mendaftar pada Puskesmas, kantor Kelurahan yang dekat dengan pemukiman mereka. Sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas tentang layanan BPJS Kesehatan, terutama akses pendaftaran bagi warga miskin yang belum terdaftar harus digalakkan.

Pekerjaan rumah BPJS Kesehatan luar biasa besar dan berat dalam mengupayakan seluruh penduduk miskin didaftar masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Masih jutaan jumlah penduduk miskin di berbagai daerah dan pelosok negeri tercinta ini yang selama 69 tahun belum menikmati layanan gratis di bidang kesehatan. Harus ada jaminan penduduk miskin yang masuk BPJS kesehatan tidak perlu khawatir untuk memeriksa dan memperoleh layanan kesehatan gratis, mereka tidak perlu membayar iuran dari kantong pribadi, karena iuran mereka dibayarkan pemerintah alias mereka adalah penerima bantuan iuran (PBI).

Jumlah 64,4 juta penduduk miskin by name, by address jelas, sudah di tangan BPJS kesehatan. Mereka dipastikan memperoleh layanan kesehatan gratis pada berbagai rumah sakit pemerintah dan swasta pada katagori layanan kelas tiga pada rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu se Indonesia sebagai penyelenggara BPJS Kesehatan.

Dari sekitar 2.300 rumah sakit, hanya 1.700 rumah sakit yang tersebar di Indonesia sudah melakukan MoU, siap menjalankan program BPJS Kesehatan. Terhitung sejak 1 Januari 2014, rumah sakit yang bekerja sama mulai melakukan pendaftaran. Tugas pemerintah, mengajak 600 rumah sakit yang belum bekerja sama berpartisipasi sebagai rumah sakit pelaksana/siap melayani BPJS Kesehatan.

Pemerintah harus memberikan fasilitas Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk penduduk miskin di luar 64, 4 juta sebagai PBI yang duluan masuk JKN. JKN harus menjangkau seluruh penduduk miskin.

Saran dari saya atas kebijakan ini adalah Pemerintah agar terus mengawasi keterbelangsungnya program BPJS ini. Jangan sampai warga miskin yang berhak tidak menerima Hak nya (seperti halnya Bantuan Langsung Sementara atau BALSEM yang tidak tepat sasaran). Dan Pemerintah harus lebih transparan dalam menjalani program ini, sehingga seluruh warga miskin mendapatkan Haknya dalam program ini.

Sumber:

Suara Karya, 10 Januari 2014

http://gagasanhukum.wordpress.com/2014/01/13/bpjs-kesehatan-untuk-orang-miskin/

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

KJS atau Kartu Jakarta Sehat merupakan salah satu program unggulan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, di bawah kepemimpinan pasangan Jokowi-Ahok.

Tujuan dari Program KJS ini adalah: “memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Provinsi DKI Jakarta, terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu dengan sistem rujukan berjenjang.”

Sedangkan target groupnya adalah: semua penduduk DKI Jakarta yang mempunyai KTP / Kartu Keluarga DKI Jakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan, di luar program Askes, atau asuransi kesehatan lainnya. Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI-Jakarta kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pengobatan. KJS ini bertujuan unutuk  memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Provinsi DKI-Jakarta terutama bagi keluarga miskin dan kurang mampu dengan sistem rujukan berjenjang. Sasaran yang menjadi fokus kebijakan ini adalah semua penduduk DKI-Jakarta yang mempunyai KTP/Kartu Keluarga DKI-Jakarta yng belum memiliki jaminan kesehatan diluar program Askes atau asuransi kesehatan lainnya.

Walaupun KJS terbilang sukses, namun tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas di beberapa pusat kesehatan. Seperti di Puskesmas, beberapa peralatan belum memadai sedangkan penerapan sistem online untuk mencari kamar yang kosong secepatnya baru akan diselesaikan.

Pelaksanaan KJS bisa memanjakan warga karena pola pikir masyarakat dengan adanya program KJS menjadi berbeda. Sejatinya, setiap orang selalu berharap untuk selalu sehat, dan jika sakit ada yang bisa menanggung biayanya. tetapi kadang kala sakit menurut versi pasien belum benar-benar sakit, maka dari itu saat berkonsultasi dengan dokter tidak harus otomatis minum obat. Selain itu, sakit yang dialami pasien yang menurut pasien perlu dirawat inap juga harus dikonfirmasi oleh masyarakat. Jika setiap berobat minta obat, setiap keluhan harus ke dokter dan jika merasa sakit “parah” versi pasien perlu dirawat, tentu hal ini akan membuat pembiayaan kesehatan akan membengkak. Disisi lain, fasilitas perawatan RSUD Daerah tidak memungkinkan untuk menampung pasien yang memang perlu dirawat inap. Saat ini dengan diberlakukan kartu jakarta sehat pengunjung puskesmas sudah membludak, ruang rawat inap juga sudah tidak memungkinkan untuk menampung pasien lagi. Pada akhirnya, pelayanan pasien menjadi tidak efisien dan akhirnya akan terjadi program yang kontraproduktif karena mayarakat tetap tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Saat ini SDM terutama Dokter dan Dokter Spesialis juga terbatas sehingga pelayanan yang optimal tidak dapat terwujud.

Jika tidak diawasi dengan ketat, penerapan KJS akan membuat persepsi masyarakat tentang ksehatan menjadi serba gratis. Budaya dan tanggung jawab untuk hidup sehat dari masyarakat bisa menurun karena adanya KJS.

Saya sangat setuju dengan kebijakan program KJS ini, namun sayang dalam kenyataannya program ini tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat mampu yang mendaftarkan diri untuk memiliki kartu KJS dan bahkan menggunakan kartu KJS. Ini membuktikan bahwa pengawasan dalam terlaksananya program ini masih lemah. Selain itu, masyarakat kurang mampu yang sudah mengantongi surat rujukan dari puskesmas untuk di rawat di RS sering kali di telantarkan, pelayanan yang berbeda di dapat oleh pemegang kartu KJS ini.

Saran saya untuk kebijakan program ini:

• Pemerintah Provinsi DKI-Jakarta harus memperketat pelaksanaan penggunaan Kartu Jakarta Sehat ini agar tujuan dari adanya kebijakan ini menjadi lebih tepat sasaran
• Menambah fasilitas yang lebih memadai untuk puskesmas.
• Menambah jumlah dokter.

sumber:

http://farrahannisya.blogspot.com/2014/01/pelaksanaan-kebijakan-kartu-jakarta.html

http://swamandiri.wordpress.com/2013/03/19/kartu-jakarta-sehat-harus-selalu-berbenah-untuk-optimalisasi-layanan-kesehatan-masyarakat/

SISTEM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Sistem perekonomian di Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 33. Demokrasi ekonomi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia mempunyai ciri-ciri positif, yaitu:

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan,

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,

3)      Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara.

4)      Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaan ada pada lembaga perwakilan rakyat

5)      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

6)      Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan.

7)      Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum

Sistem ekonomi Indonesia sering juga disebut dengan sistem ekonomi Pancasila. Adapun ciri-ciri ekonomi pancasila, yaitu:

1)      Perekonomian tidak didominasi oleh modal dan buruh, melainkan berdasarkan atas asas kekeluargaan,

2)      Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya,

3)      Peranan negara penting tetapi tidak dominan dan dicegah tumbuhnya sistem komando.

4)      Masyarakat memegang peranan penting karena produksi dikerjakan masyarakat untuk masyarakat di bawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Demokrasi Ekonomi.

Mengapa dipilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah :

• Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
• Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
• Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
• Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
• Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya : Free fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.
Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif saja.
Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Faktor-faktor penyebab kegagalan sistem perekonomian Indonesia adalah :
Program tersebut disusun oleh tokoh yang relatif bukan bidangnya, namun oleh tokoh politik, sehingga keputusan yang dibuat cenderung menitikberatkan pada masalah politik bukan masalah ekonomi.
Akibat lanjutan dari kegagalan diatas dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan kegiatan ekonomi justru dialokasikan untuk kepentingan politik dan perang.
Adanya kecenderungan terpengaruh untuk menggunakan sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Akibat yang ditimbulkan dari sistem etatisme yang pernah terjadi di indonesia pada periode tersebut, yaitu :
Semakin rusaknya sarana produksi dan komunikasi yang membawa dampak menurunnya nilai ekspor kita.
Hutang luar negeri yang justru dipergunakan untuk proyek ‘Mercu Suar’
Defisit anggaran negara yang makin besar
laju pertumbuhan penduduk yang lebih besar dari pertumbuhan ekonomi

Para Pelaku Ekonomi

Mungkin dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :

• Pemilik faktor produksi
• Konsumen
• Produsen

Dan dalam ilmu ekonomi makro ada :

• Sektor rumah tangga
• Sektor swasta
• Sektor pemerintah
• Sektor luar negeri

Maka dalam perekonomian indonesia sendiri dikenal tiga pelaku pokok :

• Koperasi
• Sektor Swasta, dan
• Sektor pemerintah

Sesuai dengan konsep trilogi pembangunan, yang masing-masing pelaku tersebut memiliki fungsi sebagai berikut :

Koperasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.

• 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
• 2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
• 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
• 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sektor Swasta

Peran yang diberikan sektor swasta dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

• 1) Membantu meningkatkan produksi nasional.
• 2) Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
• 3) Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
• 4) Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
• 5) Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
• 6) Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
• 7) Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

Sektor Pemerintah

Secara umum sektor pemerintah memiliki fungsi :

• 1) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
• 2) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
• 3) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
• 4) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Ekonomi Indonesia

Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pemerintah memiliki lebih dari 164 BUMN dan menetapkan harga beberapa barang pokok, termasuk bahan bakar, beras, dan listrik. Setelah krisis finansial Asia yang dimulai pada pertengahan 1997, pemerintah menjaga banyak porsi dari aset sektor swasta melalui pengambilalihan pinjaman bank tak berjalan dan asset perusahaan melalui proses penstrukturan hutang.

Sumber: http://huda-nur.blogspot.com/2013/03/macam-macam-sistem-ekonomi.html

http://sistempemerintahanindonesia.com/sistem-ekonomi-indonesia.html

SISTEM PEREKONOMIAN DI DUNIA

Istilah “system” berasal dari kata “systema” yang berasal dari bahasa “Yunai”, yang dapat diartikan sebagai : Keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian.

Menurut Chester A.Bernard, Sistem adalah suatu kesatuan yang terpadu secara “holistic”, yang didalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri.

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.

Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

A. Sistem Ekonomi Tradisional

Tujuan dari sistem ekonomi ini adalah mempertahankan tradisi yang terjadi turun temurun, dengan mengabaikan apa yang harus dilakukan dan untuk apa dilakukan.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah:

1)      Teknologi masih sederhana

2)      Kegiatan usaha ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok

3)      Modal masih terbatas

4)      Masyaraktnya masih susah menerima perubahan karena terikat dengan tradisi

5)      Masih terdapat sistem pertukaran barang dengan barang ( barter).

Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah :

1.    Tidak terjadi persaingan usaha karena semua kegiatan dilakukan berdasarkan kebiasaan.

2.    Kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3.    Dengan sifat kekeluargaannya, masyarakat hidup dalam kebersamaan.

Keburukan sistem ekonomi tradisional adalah:

1. Hasil produksi terbatas sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan atau laba.

2.  Pola pikir masyarakat tidak berkembang karena diakibatkan oleh pengaruh tradisi.

3.  Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya.

4. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tidak untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

B.   Sistem Ekonomi liberal/pasar/kapitalis

Sistem ekonomi liberal/pasar/kapitalis atau yang biasa disebut dengan Free Fight Liberalism adalah suatu penerapan kehidupan ekonomi yang bebas, dimana warga negara diberi kebebasan oleh pemerintahan untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan seluruh sumber daya yang tersedia, dimiliki, dan dikuasai oleh masyarakat dapat dikembangkan secara bebas. Dalam sistem ini, pemerintah tidak ikut campur tangan. Bahkan dalam kondisi tertentu pun, pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga kondisi ini disebut juga dengan istilah laissez-faire.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal, yaitu:

1)      Semua alat dan sumber produksi berada di tangan perseorangan,

2)      Kegiatan ekonomi di semua sektor dilakukan oleh swasta,

3)      Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi.

4)      Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi

5)      Terdapat persaingan bebas antar pengusaha

Kebaikan dari sistem ekonomi liberal adalah:

1)      Setiap individu bebas memiliki alat-alat produksi.

2)      Adanya persaingan usaha mendorong kemajuan berusaha.

3)      Produksi didasarkan atas kebutuhan masyarakat.

4)      Setiap individu bebeas memiliki alat-alat produksi.

Keburukan dari sistem ekonomi liberal adalah :

1)      Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat.

2)      Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain.

3)      Pengusaha yang bermodal kecil akan semakin tersisih.

4)      Dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi liberal: Blok Barat ( Inggris, Amerika Serikat, Kanada).

C.   Sistem Ekonomi Komando/Sosialis (Terpusat)

Sistem ekonomi komando/etatisme/terpusat adalah sistem ekonomi yang pengaturan kegiatan perekonomiandirencanakan pemerintah, semua aktivitas, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah pusat.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi komando, yaitu:

1)      Semua alat dan sumber produksi dikuasai oleh negara.

2)       Kegiatan perekonomian diatur dan dikuasai oleh pemerintah.

3)      Jenis-jenis pekerjaan dalam suatu negara serta pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

4)      Hak milik perorangan tidak diakui.

5)      Kebebasan dalam individu tidak ada

Kebaikan dari sistem ekonomi komando adalah:

1)      Pemerintah bertanggungj awab sepenuhnya terhadap perekonomian.

2)      Tidak ada kesenjangan antaranggota masyarakat.

3)      Kemakmuran masyarakat terjamin.

4)      Persaingan antar unit-init ekonomi hampir tidak ada.

Keburukan dari sistem ekonomi komando adalah:

1)      Hak milik perseorangan tidak diakui.

2)      Kemajuan ekonominya lambat.

3)      Potensi, inisiatif, dan kreasi warga masyarakat tidak berkembang.

4)      Harga diatur oleh pemerintah dan sering tak berubah dalam jangka waktu yang lama.

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi komando adala: Blok Timur( negara-negara Komunis) seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara Eropa Timur.

D.  Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengambil segi positif dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran, yaitu:

1)  Kesempatan kerja penuh ( full employment) dan jasa kolektif mendapat prioritas yang tinggi,

2) Harga tidak semata-mata ditentukan oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah juga ikut campur dalam menentukan kebijakan,

3)  Kemungkinan terjadinya monopoli sangat kecil.

4)  Kegiatan ekonomi melibatkan pemerintah dan masyarakat atau swasta.

Kebaikan dari sistem ekonomi campuran adalah        :

1. Meskipun swasta diberi kebebasan, namun tetap ada intervensi pemerintah sehingga kestabilan ekonomi tetap terjamin.

2.  Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan usaha menengah dan kecil.

Keburukan dari sistem ekonomi campuran adalah     :

1. Sulit menentukan pembatasan antara sumber-sumber produksi yang dapat dikuasai pemerintah

2.   Sulit menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah atau swasta

Contoh dunia yang menggunakan sistem ekonomi campuran adalah: negara-negara berkembang (Indonesia, Afrika, Amerika Latin).

Perbedaan Berbagai Sistem Ekonomi

	Sosialisme	Liberalisme/Kapitalisme	Campuran
Kepemelikan Sumber Daya	Pemerintah	Swasta	Pemerintah dan swasta
Harga	Pemerintah	Mekanisme pasar	Pemerintah bisa mengintervensi
Persaingan	Tertutup	Terbuka/Bebas	Terbuka bagi industri swasta
Kepemilikan Individu	Tidak ada (sangat kecil)	Ada	ada

 Kesimpulannya dalam perekonomian di dunia adanya 3 sistem yaitu: sistem perekonomian pasar (sistem yang bebas dalam melakukan kegiatan perekonomian di negaranya tanpa campur tangan dari pemerintah), sistem perekonomian etatisme (sistem yang dikuasai langsung oleh pemerintah di negara yang menganut sistem ini dan campur tangan ini dilakukan untuk mensejahterakan masyarakatnya), dan sistem perekonomian campuran (sistem ini berlaku sekarang ini di negara kita Indonesia, dimana sistem ini percampuran antara liberalisme dan sosialisme yang maksudnya yaitu, di dalam negara yang menggunakan sistem ini terdapat 2 sektor yang berpengaruh yaitu swasta dan negara).

Jadi setiap negara yang mengunakan masing-masing sistem tersebut mempunyai dampak untuk negaranya masing-masing dan tentunya sistem tersebut digunakan untuk menjalankan perekonomian dengan baik sesuai dengan sistem yang dipakai di negaranya masing-masing.

Sumber: http://zaicorp-zaicorp.blogspot.com/2012/06/sistem-perekonomian-indonesia.html

m=1 http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_perekonomian

http://josephinejoe.wordpress.com/2013/03/13/sistem-perekonomian-di-dunia/

http://huda-nur.blogspot.com/2013/03/macam-macam-sistem-ekonomi.html